APP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS RATUSAN KONFIK DI INDONESIA

APP HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS RATUSAN KONFLIK DI INDONESIA

Untuk disiarkan 12 Maret 2019
Jakarta. Koalisi beberapa LSM di Kalimantan dan Sumatera mendesak APP untuk bertanggungjawab menyelesaikan ratusan konflik lahan akibat operasional APP dan perusahaan pemasoknya di seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil asesmen Koalisi LSM atas konflik lahan yang terjadi sepanjang tahun 1996 – 2017 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia di mana APP dan pemasoknya beroperasi.

Di awal Februari tahun 2013, APP meluncurkan komitmen pengelolaan keberlanjutan yang dikenal dengan Forest Conservation Policy (FCP). APP menyatakan salah satunya melaksanakan FPIC (Padiatapa) dalam pengembangan semua konsesi baru dan semua kegiatan operasinya, penanganan yang bertanggung jawab untuk semua keluhan dan konflik dan resolusinya, dan menghormati HAM.

“ Implementasi komitmen FCP untuk isu sosial masih sangat kami pertanyakan. Banyak konflik APP dan pemasoknya dengan masyarakat Riau yang terjadi di masa lalu namun tidak jelas penyelesaiannya” Isnadi Esman, Anggota Koalisi dari Riau menyampaikan.

Rudiansyah, Koordinator Koalisi mengungkap bahwa sejak mulai beroperasi hingga sekarang terdapat 122 konflik tersebar di 5 Provinsi dimana APP beroperasi : Riau, Jambi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Jumlah ini berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah konsesi perusahaan. Konflik aktif yang pada asesmen ini dilakukan (Januari – November
2018) terjadi di Riau (54 konflik), Jambi (33 konflik), Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat masing-masing 17 konflik, dan Kalimantan Timur tercatat 1 kasus. Dari 38 pemasok APP, sebanyak 22 perusahaan berkonflik dengan masyarakat di sekitar konsesi APP.
(~selengkapnya di http://www.walhi-jambi.com~)

#adildanlestari
#wilayahkelolarakyat
#selamatkanjambi
#selamatkanindonesia
@walhi.nasional

Advertisements

JALANKAN KLHS PERINTAH PRESIDEN ( HARUS DIJALANKAN)

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

“Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR) “
KLHS PERINTAH PRESIDEN, HARUS DIJALANKAN !!!
Semarang, 11 Maret 2019

Pangkur :
Ngelikke kanthi tan samar
Dhawuhe Presiden kita Jokowi
Mring jengandinka Gubernur
Kang kapurih nindakna
KLHS ingkang wus rampung kasusun
Mrih lestarining lingkungan
Sumber pangan tumrap sami

Kami masyarakat yang tinggal sekitar kawasan bentang alam karst Pegunungan Kendeng,

dimana dalam batas administratif Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora.

Bahwa berdasarkan fungsi dan kawasannya, Pegunungan Kendeng adalah satu kesatuan tidak terpisahkan oleh batas-batas administratif.


Apabila terdapat suatu kondisi kegentingan berupa ancaman yang nyata
terhadap fungsi dan kawasan lingkungan Pegunungan Kendeng di satu atau beberapa tempat, hal tersebut akan turut pula berdampak terhadap sistem fungsi dan kawasan Pegunungan Kendeng dalam satu kesatuan.


SUPERSEMAR tanggal 11 Maret 2019 ini berarti “Surat Super Soko Semar“ kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

SUPERSEMAR ini berbeda dengan SUPERSEMAR era tahun 1966 yang kejelasannya sampai saat ini masih misterius. SUPERSEMAR yang kami maksud adalah surat pengingat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera mengimplementasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng yang jelas-jelas telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu. Presiden Republik Indonesia telah memerintahkan agar dilaksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diatur dalam :


a. PANCASILA, sila ke – 5,
b. Pasal 33 ayat 3 dan 4 Undang Undang Dasar 1945,
c. Pasal 1 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bahwa secara bertahap, KLHS Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan telah diselesaikan, yaitu tahap I pada Bulan April 2017, dan tahap II pada Desember 2017 oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan tim penguji dan penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi yang dibentuk oleh Kantor Staf Kepresidenan KSP).

Bahwa pada hasilnya, KLHS Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan tersebut memberikan rekomendasi penyempurnaan Kebijakan Rencana Program (KRP) (terlampir).

Butir-butir kesepakatan saat JM-PPK bertemu dengan Presiden Joko Widodo yaitu :

1. Perlu segera dibuat analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Pegunungan Kendeng melalui KLHS.
2. Pelaksanaan KLHS akan dikoordinasi oleh KSP (Kepala Staff Presiden) mengingat masalah Kendeng bersifat lintas kementerian dan lintas daerah.
3. Dalam pelaksanaan KLHS, Kementerian LHK sebagai Ketua Panitia Pengarah
4. Selama proses KLHS yang akan dilakukan selama 1 tahun, semua izin dihentikan.
5. Pemerintah menjamin proses dialog/rembug multipihak yang sehat selama proses KLHS berlangsung.

KLHS yang diperintahkan Presiden berdasarkan dasar Negara Republik Indonesia harus DIPATUHI dan DILAKSANAKAN. karena ini menyangkut nasib masa depan anak cucu bangsa ini. Dulur-dulur JM-PPK sampai saat ini masih berkomitmen memperjuangkan kelestarian SUMBER DAYA ALAM yang terus menerus dirusak. Persoalan Konflik SDA di negeri ini jangan dibiarkan begitu saja.

Kehadiran sosok Semar sebagai Sang PAMOMONG para raja JAWA yang dihormati. Karena selalu memberikan nasihat-nasihat bijaksana. Agar mau mendengarkan suara dari RAKYAT KECIL yang dipimpinnya supaya rakyat makmur dan sejahtera. Maka sangat penting sosok SEMAR hadir untuk mengingatkan kepada GUBERNUR selaku PEMIMPIN Jawa Tengah benar-benar melaksanakan perintah yang jelas-jelas untuk melindungi lingkungan dan tidak mengeluarkan izin-izin pertambangan lagi dengan mengacu sesuai hasil KLHS.
Adapun hasil KLHS Tahap Pertama dan Tahap Kedua yang telah diselesaikan sebagai berikut :

a. Rekomendasi Tahap Pertama

Memutuskan CAT Watuputih Kabupaten Rembang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai kawasan Lindung Geologi. Selain itu penambangan batu gamping di Kawasan CAT Watuputih diperkirakan akan menimbulkan biaya/kerugian ekonomi yang tinggi setidaknya sebesar 3,2 trilyun per tahun dari jasa lingkungan.

KLHS tahap I telah merekomendasikan agar CAT Watuputih Kabupaten Rembang dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan lindung dan dilakukan proses penetapan KBAK; melakukan revisi terhadap KRP RTRWK Rembang, RTRWP Jateng hingga RTRWN.

b. Rekomendasi Tahap Kedua

Penyempurnaan KRP, dimana hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem Pegunungan Kendeng kini telah berada pada titik kritis yang dapat mengancam keberlanjutannya. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa kebijakan, dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, ternyata tidak cukup efektif untuk mengendalikan atau mengatasi daya dukung lingkungan yang terus merosot. Oleh karena itu dipandang penting untuk segera diambil langkah-langkah darurat, konkrit, terencana dengan baik, dan sistematis untuk mencegah lebih jauh kemerosotan ekosistem Pegunungan Kendeng.

Rekomendasi Secara Umum :

• Mengubah kebijakan yang terkandung dalam RTR Nasional yang semula menetapkan wilayah Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora di Jawa Tengah, sebagai Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan antara lain pertambangan; menjadi Kawasan Andalan Wanarakuti dengan orientasi pada sektor unggulan budidaya dan konservasi.

• Mengubah orientasi kebijakan untuk kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati dan Kudus; yang semula diarahkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan (sebagaimana dimuat dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Pasal 80); ini tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Peg. Kendeng. Adanya kegiatan pertambangan tidak menjadikan ekonomi yang berkelanjutan, akan lebih berekonomis Kawasan Kendeng peruntukannya ditekankan pada sektor Pertanian lestari dan pariwisata agar tetap berkelanjutan sampai anak cucu mendatang.

• SKPD tidak lagi dapat memutuskan kebijakan serta program dan kegiatannya sendiri-sendiri, walaupun sudah seusai dengan tugas pokok dan fungsinya, tetapi perlu memperhatikan dampaknya bagi capaian SKPD lainnya. Kini Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya tengah menyusun Peraturan Presiden yang dapat menjadi acuan mekanisme integrasi ketiga target pembangunan. (pertumbuhan ekonomi, pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maupun pencegahan bertambahnya penduduk miskin).

• Segera mengintegrasikan hasil KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dan II ke dalam KRP RTRW.

• Mengontrol dan/atau melakukan moratorium pemberian izin, penegakan hukum untuk usaha ekstraksi sumber daya alam yang bersifat ilegal (misal penambangan ilegal batu gamping, pengambilan air tanah dalam secara ilegal, atau eksploitasi sumber mata air secara ilegal).

• Direkomendasikan perlunya dibentuk tim khusus yang selain bergerak untuk memantau dan mengawasi pengendalian ruang, juga bergerak untuk mengatasi bisnis ilegal di bidang pertambangan dan kehutanan. Tim khusus ini melakukan tindakan hukum (litigasi) dan/atau non-litigasi, dengan menggunakan pendekatan multi-doors. Program dan kegiatan ini hendaknya dimasukkan ke dalam RPJMD masing-masing provinsi dan kabupaten.

• Direkomendasikan adanya sistem yang dapat mengelola informasi perizinan (misalnya sistem online), termasuk membuka sistem ini bagi masyarakat luas (publik) sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

• Mengingat bahwa memperbaiki dan memulihkan ekosistem Pegunungan Kendeng pada dasarnya bukan hanya merupakan masalah teknis; maka faktor-faktor sosio-kultural seperti nilai-nilai sosial, norma, tradisi, faktor struktur sosial, dan bahkan pengetahuan lokal merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman, serta orientasi untuk rehabilitasi lingkungan Pegunungan Kendeng.

Salam Kendeng
Lestari !!!
Narahubung JM-PPK
Jumadi : 08122889926

#SAVE MANGROVE

Hutan #mangrove adalah habitat berbagai jenis satwa. Salah satunya adalah bangsa #aves (burung). Kondisi Ekosistem mangrove yang sehat salah satunya dicirikan oleh keaneragaman jenis burung yang tinggi.

Ekosistem mangrove dengan tajuk lebat, menjadi lokasi bersarang dan pengasuhan yang ideal. Hamparan lumpur “mudflat” luas dengan kondisi pasang surut stabil mampu menyediakan makanan yang melimpah bagi burung.

Burung penghuni ekosistem mangrove, ada yang tinggal menetap, ada juga yang hanya menjadikannya sebagai lokasi peristirahatan sementara saat melakukan migrasi menghindari musim dingin, ataupun migrasi untuk berkembang biak.

Keberadaan hutan mangrove alami di daerah tropis dan sub-tropis, sangat penting bagi burung karena turut berperan serta dalam mempertahankan #biodeversitas burung yang ada di dunia.

#Worldwildlifeday #BlueForests #Mangrove

#KEMPRa

#Kawasan Mangrove Pantai Sumatra

PENDIDIKAN DASAR WANADRI

Pengembaraan di gunung, hutan rimba , belantara, jurang curam, tebing terjal, bergulat dengan arus deras, riam dan jeram sungai, disadari atau tidak akan berpengaruh pada karakter seseorang. Berbagai rintangan yang dihadapi dalam pengembaraan akan membuat seseorang menjadi lebih tabah, tak mudah putus asa. Di tengah kebesaran alam, keindahan ataupun keganasannya, seorang Wanadri akan menyadari keagungan Tuhan Maha Pencipta.

Pendidikan Dasar Wanadri adalah tahap awal dari rangkaian proses penerimaan anggota baru Wanadri: masa pembekalan pengetahuan dan keterampilan dasar hidup di alam terbuka bagi setiap calon anggota Wanadri.

Calon siswa yang bisa mengikuti PDW adalah mereka yang telah lulus tes kesehatan, fisik, psikologi, serta melengkapi perlengkapan wajib dan pendidikan pradasar.

Pendidikan Dasar Wanadri meliputi tahap basis di wilayah Situ Lembang, kemudian tahap praktik pemanjatan tebing di Citatah, arus deras di Citarum, penyusuran pantai dan rawa di pesisir utara Jawa Barat, dan long march serta gunung-hutan di kawasan Gunung Burangrang.

Masa Pendidikan Dasar berlangsung selama 30 hari. Siswa yang telah lulus Pendidikan Dasar diwajibkan mengucapkan Janji Wanadri pada saat upacara penutupan. Setelah itu ia berstatus Anggota Muda Wanadri yang belum mempunyai nomor pokok anggota.

Sebagai Anggota Muda ia wajib mengikuti Masa Anggota Muda, menjalankan berbagai program yang merupakan pendalaman materi Pendidikan Dasar.

Pendidikan Dasar dan Masa Anggota Muda merupakan program berkesinambungan untuk menghasilkan anggota Wanadri yang mampu mengamalkan Hakekat Wanadri.

Informasi lebih lanjut terkait PDW 2016 silakan kunjungi : pdw.wanadri.id

#EigerAdventure #EigerTropicalAdventure #UpdateEvent

Tidak Hanya Pulihkan Mangrove, Kelompok Tani dan Nelayan Ini Swadaya Budidaya Udang

oleh Ayat S Karokaro Langkat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 17 Maret 2017 telah menyerahkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) kepada Kelompok Tani dan Nelayan Lestari Mangrove Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Dalam perkembangannya, wilayah ini dikelola sebagai pusat pemulihan hutan bakau, sentra budidaya ikan dan udang, serta akan dijadikan tujuan ekowisata bahari. Bagaimana kondisinya saat ini?

Tazruddin Hasibuan, pendamping sekaligus Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Langkat mengatakan, bersama masyarakat pesisir Lubuk Kertang, pihaknya sudah membangun sentra budidaya mandiri. Ada 16 kolam udang panama, dua kolam kepiting bakau, dan masing-masing satu kolam udang tiger dan ikan bandeng. “Semuanya dilakukan swadaya, walaupun ada sedikit suntikan dari pemerintah,” jelas Sangkot, sapaannya pada Selasa (24/4/2018).

Dia menjelaskan, yang dibutuhkan kelompok tani saat ini adalah energi listrik untuk meningkatkan hasil budidaya, dan modal tentunya. Modal untuk mencegah masyarakat agar tidak terjebak rente, karena pemodal akan mengambil keuntungan dari uang yang diberikan.

Kelompok yang mengelolah IUPHKm ini ada 108 kepala keluarga. Mereka ada di tiga kecamatan, yaitu Berandan Barat, Sei Lepan, dan Babalan. “Untuk mengelola kawasan seluas 410 hektar beserta fasilitasnya, dibutuhkan anggaran Rp20 miliar. Tempat ini nantinya akan dibuat dua akses, laut dan darat. Untuk akses laut, perlu dibangun dermaga, perlengkapan perahu dan sebaginya.”

Sangkot menyatakan, diharapkan masyarakat bisa terus melakukan pemulihan mangrove yang rusak akibat kehadiran perkebunan sawit sebelumnya. Pemberian IUPHKm (Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) dari pemerintah, menunjukkan masyarakat ingin mengelola wilayahnya dengan tetap menjaga lingkungan.

“Kami diminta mengusulkan tambahan luasan sekitar 299 hektar. Tujuannya untuk pemulihan. Ketika hutan mangrove pulih, masyarakat dapat mengelolanya untuk kesejahteraan mereka,” terangnya.

Jaga mangrove

Dahrin Pane, pelopor penanam dan penghijauan hutan mangrove Sumut mengatakan, kondisi mangrovedi Sumut khususnya dari Langkat hingga Deli Serdang masuk kondisi kritis. Ini diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, jalur hijaunya rusak. “Dinas Perikanan dan Kelautan mulai peduli menanaman mangrove, namun masih ada masyarakat yang belum menyadari pentingnya mangrovebagi kehidupan kita.”

Dahrin mengatakan, ada empat kabupaten yang wajib dijaga agar perusakan hutan mangrove tidak berlarut, Serdang Bedagai, Batubara, Deli Serdang, dan Langkat. Ini merupakan wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. “Mangrove harus dijaga, jika tidak ingin terjadi bencana. Mangrove menyimpan karbon luar biasa dan mencegah abrasi. Bisa dibayangkan apa jadinya bila hutan mangrove hilang,” terangnya.

Onrizal, Lektor Kepala Ekologi Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), kepada Mongabay mengatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan mangrove luas. Hampir seperempat hutanmangrovedunia ada di Indonesia, sekitar 3,7 juta hektar. Sayang, di Indonesia, ancaman kerusakan mangroveterus terjadi akibat berubah fungsi menjadi peruntukan lain seperti pertambakan, kebun, permukiman.

Onrizal menyatakan, hutanmangrovemerupakanrumahnya berbagai jenis burung dan berbagai biota laut. “Ada ribuan burung singgah ke kawasan mangrove mencari makan. Bila mangrove hancur, berdampak juga pada kehidupan burung yaitu akan kesulitan mencari ikan sebagai pakannya.”

Terkait ikan, dia mengatakan, rusaknya mangrovedi pantai timur mengakibatkan 70 persen jenis ikan di sana hilang. Imbasnya, pendapatan nelayan berkurang. Artinya, selain berkurangnya pakan burung, kerusakan mangrove juga mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan mencari ikan.

Sebaliknya,mangrovelestari akan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Populasi burung juga terjaga karena karena pakannya tersedia, dan satwa lain bisa hidup karena ekosistem alamnya seimbang. “Jangan rusak hutan mangrove demi alasan peningkatan ekonomi, terlebih pemodal yang mengatasnamakan rakyat. Ada makhluk hidup yang harus dijaga dan dilestarikan,” jelasnya.

HUTAN MANGROVE LANGKAT NYARIS PUNAH

Wakil Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lantera Institute Kabupaten Langkat, Selamat, menyampaikan bahwa kerusakan hutan mangrove (bakau) di Kabupaten Langkat sudah mengkhawatirkan, yakni mencapai 20.000 hektare lebih. Hal ini terjadi akibat alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit dan eksploitasi arang kayu. Untuk itu, perlu tindakan nyata di lapangan. Jika tidak, maka akan terancam punah.

Sejumlah titik yang mengalami alih fungsi tersebut diantaranya adalah Kecamatan Secanggang, Tanjungpura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, Besitang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya. Selamat mensinyalir, sejumlah lahan hutan mangrove di wilayah tersebut telah dikuasai oleh oknum-oknum tertentu yang mengaku telah melengkapi persyaratan administrasi yang sah dari instansi pemerintah terkait.

Selain merusak ekosistem pantai, perusakan hutan mangrove ini juga sangat meresahkan nelayan tradisionil. Mereka mengaku hasil tangkapan mereka semakin berkurang sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Selamat, ini berkaitan erat dengan hutan mangrove yang sebelumnya berfungsi sebagai lokasi ikan berkembang biak, namun kini nyaris punah.

“Jelas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan nyata dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat. Hutan mangrove di Langkat harus segera direhabilitasi, karena upaya itu juga mengangkut kelangsungan usaha ribuan nelayan tradisional,” papar Selamat. (KF-WIN/Vey/Antara Sumut/Foto:Ilustrasi)

SEGERA TANGKAP & USUT PEMBAKAR MUSOLA-TENDA PERJUANGAN KAMI

Segera Tangkap dan Usut Tuntas Pembakar MUSOLA-TENDA PERJUANGAN Kami ! Serta LESTARIKAN PEGUNUNGAN KENDENG !

Rembang, 11 Februari 2019

Hari ini (11/2) kami warga tolak pabrik semen Rembang di dampingi kuasa hukum kami dari LBH Semarang dan Nimerodi Gulo, S.H and partners, melakukan aksi dan berusaha beraudiensi dengan jajaran POLRES Rembang untuk mencari kejelasan tentang perusakan dan pembakaran mushola-tenda perjuangan kami. Kami merasa miris apabila Polisi, mandul dan tak mampu menangkap para pelaku dan mengusut tuntas kasus yang mana para pelakunya sangat jelas melalui berbagai bukti foto dan kesaksian. Terlebih lagi, saat ini sudah menginjak waktu 2 tahun lamanya.

Tepat 2 tahun lalu (10/2/2017) Mushola dan tenda beserta portal untuk menyegel akses masuk ke Pabrik Semen Rembang dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang. Tindakan tersebut dilakukan setelah warga pada pagi hingga sore secara simbolis menyegel pabrik semen dengan memasang portal. Hal itu karena saat itu kegiatan Pabrik Semen ilegal setelah Putusan Mahkamah Agung membatalkan izin PT. Semen Indonesia.

Keesokan harinya (11/2/2017), kami sudah melaporkan peristiwa hukum tersebut ke POLDA Jateng dan POLRES Rembang. Bahkan, segala barang bukti dan kesaksian telah diberikan kepada penyidik POLRES REMBANG. Beberapa nama terduga pelaku yang kami kenali juga telah disampaikan. Pihak penyidik terakhir kalinya memberitahukan perkembangan penyidikan pada sekitar Maret 2017, namun setelahnya tidak ada lagi perkembangan yang diberikan secara proporsional kepada kami.

Apabila ada informasi yang menyatakan tidak ada tempat ibadah yang dirusak dan dibakar, itu adalah TIDAK BENAR. Mushola dalam rupa apapun tetaplah tempat ibadah. Bahkan kala itu Mushola tersebut diresmikan oleh K.H. Zaim Ahmad Ma’soem, pengasuh Ponpes Kauman Lasem dan K.H. Syaroffudin dr Ponpes Raudlatul Tholibin, Leteh, Rembang pada 15 Februari 2015. Bahkan, Gus Mus yang adalah Pengasuh Pon-Pes Roudlotut Tholibin sekaligus tokoh NU pada 28 November 2015 sudah pernah datang dan melihat langsung ke lokasi dan berdoa bersama warga penolak pabrik semen yang tengah berjuang.

Apabila terdapat kabar yang menyatakan, ada persetujuan bersama untuk melakukan perubuhan dan pembakaran Mushola-Tenda kami tersebut, itu juga informasi yang menyesatkan. Kami sebagai warga penolak pabrik semen tidak pernah menyepakati hal tersebut.

Pada kesempatan ini juga, kami sekaligus menyampaikan hasil KLHS Kendeng kepada pihak POLRES Rembang. KLHS Kendeng yang telah diselesaikan adalah perintah langsung Presiden Joko Widodo, sehingga sudah layak dan sepantasnya setiap stakeholder untuk mengetahuinya. Pada intinya, KLHS Kendeng menyatakan bahwa CAT Watuputih layak menjadi kawasan lindung sehingga segala kegiatan yang merusak lingkungan harus dihindari. Hal ini penting diketahui pihak Kepolisian Lokal agar mampu ikut menjaga lingkungan. Terlebih lagi, saat ini CAT Watuputih juga memang sudah terkategori sebagai Kawasan Resapan dan Imbuhan Air yang memang terkategori Lindung.

Kami meminta agar Polres Rembang bekerja, profesional, dan berpihak pada Rakyat. Kami sebagai pembayar pajak adalah yang memberikan gaji bagi setiap anggota POLRI. Karena itu kasus perusakan dan pembakaran mushola-tenda perjuangan ini harus diusut tuntas, terlebih Rembang adalah Kota Santri sehingga segala tindakan yang membatasi jalannya ibadah harus di usut tuntas. Terakhir, semua pihak terkhusus pihak Kepolisian di Rembang harus mengetahui, memahami dan bertindak sesuai hasil KLHS Kendeng yang telah menyatakan bahwa Pegunungan Kendeng dan CAT Watuputih adalah kawasan yang wajib di lindungi.

Salam Kendeng ! Lestari !

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

Nara hubung :
Ngatiban (0813 4847 9183)